tp tgr. Sehingga tidak perlu membuat jurnal penyesuaian setiap bulan angsurannya. tp tgr

Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/ bertanggungjawab atas perbuatan hokum seseorang. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 7 6Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah. Status macet tersebut antara lain karena wajib pajak/retribusi dan/atau pihak yang memiliki kewajiban menyelesaikan piutang daerah tidak kooperatif, telah meninggal, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli30. 270/PMK. 26. subjek dan objek;(iii) the shall be such maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz that the equipment still complies with the e. Penilaian Kerugian Daerah; VI. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP atau TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya menga. 11. Yusran Lapananda Catatan Pojok BPK, bpkp, DASAR HUKUM TP-TGR, DASAR HUKUM TUNTUTAN PERBENDAHARAAN & TUNTUTAN GANTI RUGI, hukum tata negara, Kabupaten, kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham, Kota, MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 14 proses tp/tgr dilaporkan dimintakan pernyataan kesanggupan mengganti kerugian penetapan ganti kerugian realisasi pengembalian kerugian pemantauan. , MIT. 18. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut. H. Wali Kota Makassar hari ini melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TPTGR nbspPemkot Makassar - Nusantara - Okezone News70. Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut : a. Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan proses verifikasi dan penyelesaian atas kasus kerugian daerah. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti. - 4 - 12. Sekda selaku ketua sidang mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, ada sebanyak 45 ASN memiliki temuan yang merugikan Negara atau Daerah sebesar Rp. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaanTabel 61. Pasal 9 (1) Majelis Pertimbangan TP-TGR bertugas membantu Bupati. 82 Tabel 63. Pendapatan Diterima DimukaReklasifikasi tagihan TP/TGR menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan. Sinergi BPK untuk Usut. Gorontalo. (sumber : PMK Nomor 219/PMK. BAB III INFORMASI Pasal 3Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah; IV. Aset Lain - Lain 82 C. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. BAB II RUANG. Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2022 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena terdapat keringanan utang bagi Penanggung Utang dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat administrasi lebih dipermudah, permohonan CP dapat diajukan oleh pihak ketiga, dan Penanggung Utang dari kelompok piutang Tuntutan. On : Windows: Right click on any TGR file and then click "Open with" >. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR Penyisihan Piutang TidakTertagih/ Tagihan TP/TGR Tagihan tuntutan TP/TGR (Neto) Aset tak Berwujud Aset tak Berwujud dalam PengerjaanE Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Sumber data: Laporan Keuangan BPKP Tahun 2018 0 Surplus Defisit-LO Koreksi yang menam bah/(mengurangih. tagihan tp/tgr 60 c. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM. Piutang Tagihan TP/TGR C. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 3. p. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 1225, : 68 Hlm. Kadaluarsa; IX. Download the National Rules handout here: Pada hearing yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid, Irwanto juga menegaskan, ketika dalam proses di TP-TGR selama 60 hari dana tersebut tidak kunjung dipertanggung jawabkan, maka berpotensi ke ranah hukum. ” Apabila TGR tidak diurus sejak awal akan berakibat pada opini laporan keuangan ,” tambahnya. 683. Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran. Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL); d. menindaklanjuti hasil temuan kerugian daerah yang berkaitan dengan TP-TGR; 2. kalbar: 50 hlmTata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan pihak ketiga dapat. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/ pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. Catatan kali ini merupakan lanjutan pembahasan dari “pengembalian kerugian negara/daerah, unsur merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi”, berikut ini lanjutannya. - 9 -Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap Penyelesaian TP/TGR dan Pengurusan Piutang Daerah dan berharap kegiatan seperti ini dapat lebih sering diadakan kedepannya. tata cara tuntutan ganti kerugian daerah . Tabel 40 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 36 Tabel 41 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 37 Tabel 42 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR - Netto 38 Tabel 43 Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2012 dan 2011 39 Tabel 44 Rincian Perjenis Persediaan 31 Desember 2012 dan 2011 39. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal. "Terkait tingkat pengembalian kerugian negara/daerah oleh entitas yang masih kurang baik, BAP DPD RI merekomendasikan BPK RI untuk. 468. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. c. 12 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C. selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. penyisihan piutang tidak tertagih – piutang jangka panjang 63 c. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkatmenterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 218/pmk. 13 (47. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, Pengurus Barang, atau pegawai. 000. ORGANISASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D DAN MP TP-TGR) BAGIAN 3. SOP 2. Gorontalo. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/ pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. PENGUKURAN Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut: 1. Sumber Berita: 1. 11 - - Tagihan Penjualan Angsuran C. piutang jangka panjang lainnya 62. 11. COM, MANOKWARI – Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi Papua Barat menggelar sidang ketiga dugaan kasus penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (15/2/2023). 779. Di samping itu, proses penyelesaian yang belum diatur Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai pada 17 pegawai (debitur) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar Rp88. 997 127. Undang-UndangNomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3455. 000 Cr 321311 Diinvestasikan pada aset lainnya 12. 666Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. 2018/no. 25. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan. B03 : 1. 000. Laporan Bulanan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara (TP dan TGR) 6. 05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) dan Tagihan Penjualan. llustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 30 Juni 2016 dibawah ini melalui Jurnal Penyesuaian Kategori 05. Nomor Induk. Majelis TP-TGR masih memakai pendekatan lunak. Aidul Fitriciada Azhari, S. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, danPiutang Tagihan TP/TGR C. Prosedur Tata Cara Penyelesaian Tgr Sesuai. BAB III PELAKSANAAN TP-TGR Pasal 3 (1) Ruang lingkup TP-TGR ditinjau dari berbagai segi yaitu : a. Gorontalo. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada. Jalan, Irigasi dan Jaringan 36 XX C. Akuntansi, Pelaporan dan Interpretasi Transaksi Piutang dan Persediaan. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. 9. No Nama TA 2019 TA 2018. tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah. Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Modul GL dan Pelaporan (GLP) Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Piutang menurut penyebabnya, antara lain piutang berdasarkan pungutan pendapatan Negara/Daerah, piutang berdasarkan perikatan, dan piutang berdasarkan kerugian Negara/Daerah. 36. A. Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS: PNBP: 423972: Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan: PNBP: 423973: Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri: PNBP: 423974: Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara: PNBP: 423990. Banyak sudah pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dari berbagai daerah berkunjung dan melaksanakan studi banding sekaligus menyaksikan proses sidang tuntutan ganti. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara ex-officio terdiri atas: a. Raja Ampat,(MKnews,co. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan pendekatan yuridis (juridical approach), data yang digunakan data sekunder (kepustakaan) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. com, Makassar - Wali Kota Makassar melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (14/03). 15 Tahun 2004, dan PP No. 24. Setup Video. Ahli Waris/Pengampu adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. sepakati enam bulan waktu pelunasannya dengan sistem dicicil,” kata Wakil Ketua Majelis Hakim TP TGR, Lahmudin di hadapan 11 ASN saat akhir proses sidang. Tuntuan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan terhadap pegawai/orang. (Diisi pada kolom-kolom yang diizinkan untuk di isi saja) > Operator GLP Melakukan jurnal atas Bagian Lancar TP/TGR nya saja melalui mekanisme "Jurnal Manual", silahkan koordinasi dengan PIC. mengumpu1kan. Undang-UndangNomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3455. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak40. , Ak. 14. 18. Hum (2017) Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan dan. 13. Selanjutnya satker memproses pengalihan hak tagih piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan. 36. MH. Diakhir acara, Kepala Subbagian Humas BPK Kaltara, Ajie Amiseno memberikan apresiasi dan cinderamata kepada para narasumber. 5, kemendagri. , Fahrudin and , Prof. 055,77 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR (2. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR; 20. Majelis TP-TGR Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Majelis, Penuntut dan Tim Tindak Lanjut, Panitera Sidang, Notulen Sidang dan Staf Sekretariat Majelis yang melakukan penyusunan dan penggandaan Surat Tuntutan Tim Tindak Lanjut setiap satu kali bersidang. Catatan kali ini merupakan catatan terakhir “Organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah (TPKN/D dan MP TP-TGR)”, yang akan membahas dasar hukum pembentukan MP-TGR; susunan keanggotaan MP. disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Mobile phone: 081340559091. Gorontalo. diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan c. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah. Subyek TP-TGR meliputi : Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah, Pegawai bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, dan pejabat lain meliputi pejabat. C. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Sidang TP-TGR sendiri digelar untuk pengembalian kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 12. Tuntutan Perbendaharaan (TP) a. Sekretariat TP-TGR bertugas : 1. pelaporan. Dan, pada Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan penjelasan mengenai TP/ TGR pada poin C. Subang, Jum’at (10/6). "Keberadaan tim TP-TGR untuk membantu agar kesalahan administrasi dan tuntutan ganti rugi akibat kelalaian itu tidak sampai pada penindakan hukum," jelas Tohar. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan barang milik negara 9. 217. 1 th 2004 ps. Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang dibentukoleh satuan departemen terkait atau kepala daerah pada semua tingkatan. apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan. 882,51 95,30 197. PERMASALAHANKepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib melaporkan piutang akibat kasus kerugian negara (piutang TP/TGR) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang,. 000 73. Cimandiri 34-38 Bandung e-mail: dinoroy. pegawai bukan PNS yang bekerja di lingkungan KementerianTP/TGR yang update di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. YUSRAN LAPANANDA, SH. 535,00. RUANG LINGKUP. “Kita gelar sidang ini sebagai wujud komitmen daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK, inspektorat provinsi maupun inspektorat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 000 Per 31 Desember 2005, karena sebagian TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 27 (214. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Itu berdasarkan pengerjaan pada tahun 2017. r. YUSRAN LAPANANDA, SH. PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Dinoroy Marganda Aritonang STIA LAN Bandung, Jl. Sidang TP-TGR sendiri digelar untuk pengembalian kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Rincian Aset Lainnya 101 85. 485. The Google Wifi app guides you through setup, shows you which devices are connected to your network, and offers help if there's a Wi-Fi slow-down. llustrasi Jurnal: Pada Aplikasi SAIBA (Penyisihan Piutang Jangka Panjang) Kredit xxx Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR 118. 05/2014, untuk periode pelaksanaan penyesuaian atas. Dr. Sidang ini berlangsung di ruang sidang. Pada hearing yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid, Irwanto juga menegaskan, ketika dalam proses di TP-TGR selama 60 hari dana tersebut tidak kunjung dipertanggung jawabkan, maka berpotensi ke ranah hukum. b. 12 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka PanjangC.